Pemprov Papua Selatan Ajak Perangkat Daerah Bangun Budaya Siber Keamanan

PAPUABARATDAYAPOST.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mengajak seluruh perangkat daerah membangun budaya siber keamanan.

“Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk membangun budaya siber keamanan informasi,” kata Asisten III Bidang Umum Setda Provinsi Papua Selatan, Alberth A. Rapami saat membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) Keamanan Siber dan Sandi digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Selatan, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut dikoordinir oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan. Alberth menyatakan, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi melainkan tanggung jawab bersama seluruh aparatur pemerintah. Ia menegaskan, setiap pegawai harus memiliki peran dan menjaga kerahasian, integritas dan ketersediaan informasi yang menjadi aset penting pemerintah daerah.

“Melalui sinergi, kolaborasi dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan saya yakin Papua Selatan mampu membangun ekosistem digital pemerintahan yang aman, tangguh dan terpercaya guna mendukung percepatan pembangunan daerah serta peningkatan seluruh keterikatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebagai provinsi yang relatif baru, kata dia, Papua Selatan sementara giat sedang membangun tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, transparan dan akuntabel.

Dikatakan, transformasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat proses administrasi pemerintahan serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Namun demikian, lanjut dia, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai tantangan baru berupa ancaman siber yang semakin kompleks.

Alberth menegaskan bahwa serangan terhadap sistem informasi pemerintah, kebocoran data, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap pelayanan publik dapat terjadi apabila keamanan siber tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, menurut dia, keamanan siber dan Persandian bukan lagi sekedar urusan teknis melainkan telah menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan digitalisasi masyarakat

Ia menyebut, keamanan informasi merupakan pondasi yang harus diperkuat agar seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan secara aman, andal dan berkelanjutan

Alberth menilai, Bimtek ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan maupun pemerintah kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap kepada para peserta dapat meningkatkan pemahaman,”kata dia.

Ia menjelaskan para peserta juga diminta pertama tata kelola pemerintahan keamanan siber. Kedua, manajemen risiko keamanan informasi. Tiga penanganan insiden siber.

Selanjutnya, keempat pengelolaan Persandian dan pengamanan informasi. Lima penyerapan langkah-langkah pengalaman pada sistem elektronik pemerintah.

Dia menambahkan, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan hendaknya tidak berhenti pada ruang pelatihan semata tetapi dapat diimplementasikan secara nyata di unit kerja masing-masing sehingga mampu memperkuat ketahanan siber daerah secara menyeluruh. (*)