Mathius Fakhiri: Jabatan Harus Diisi Orang yang Mampu Percepat Pembangunan

PAPUABARATDAYAPOST.COM, JAYAPURA-Pemerintah Provinsi Papua tengah menyiapkan pengisian sejumlah jabatan strategis yang masih kosong guna memperkuat kinerja pemerintahan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Jabatan yang akan segera diisi antara lain Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua, Asisten II Sekretariat Daerah Papua, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua yang akan memasuki masa pensiun pada pertengahan Juni 2026.

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa proses pengisian jabatan dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan pejabat dalam mendukung agenda pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

“Kita ingin akselerasi pembangunan berjalan baik. Karena itu, orang-orang yang ditempatkan harus benar-benar mampu bekerja. Kalau ada yang belum mampu, tentu akan dicari orang yang lebih siap untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan,” kata Fakhiri, Selasa (10/6/2026).

Menurutnya, penempatan pejabat pada jabatan strategis harus berorientasi pada kebutuhan organisasi dan kemampuan untuk menghasilkan kinerja yang nyata, bukan sekadar mengisi posisi yang kosong.

Di tengah dinamika mutasi dan rotasi jabatan, Fakhiri juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Ia meminta ASN tidak terpengaruh oleh isu pergantian jabatan dan tetap mengedepankan profesionalisme serta integritas dalam bekerja.

“Bagi ASN, bekerja saja dengan baik, bekerja dengan jujur. Jangan terlalu memikirkan jabatan. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Fakhiri menilai masyarakat saat ini membutuhkan kehadiran pemerintah yang mampu memberikan solusi dan kepastian atas berbagai persoalan yang dihadapi, bukan semata-mata bantuan dalam bentuk materi.

“Masyarakat sekarang tidak membutuhkan kita memberikan berapa banyak uang, tetapi kehadiran kita untuk menjelaskan dan memberikan solusi atas persoalan yang mereka hadapi,” katanya.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh pejabat agar memahami jabatan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Setiap pejabat dituntut bekerja secara profesional, disiplin, inovatif, serta mampu menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur Papua telah melantik 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terdiri dari tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tiga Pejabat Administrator, dan 10 Pejabat Pengawas, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (9/6/2026).

Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Yohanes Walilo sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua.

Suzana D. Wanggai sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, serta Subhan sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.

Selain itu, Mufli Musaad dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.

Matius Hartono Wally sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Iman Djuniawal sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, serta Selvina Yakoba sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua. (*)